DI SEBUAH kantor polisi, seorang buruh harian berdiri cemas di depan loket. Sepeda motornya hilang, satu-satunya alat untuk mencari nafkah. Ia datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk berharap: semoga laporannya didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.
Di loket sebelahnya, seorang pelajar mengantre mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk melamar pekerjaan. Di hari yang lain, seorang ibu rumah tangga datang melaporkan penipuan digital yang menguras tabungan keluarganya.
Mereka datang dengan persoalan yang berbeda. Namun harapannya satu: pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan manusiawi.
Di titik itulah wajah Polri sesungguhnya diuji.
Kepercayaan publik tidak dibangun di ruang rapat atau panggung konferensi pers. Ia tumbuh dari pengalaman langsung masyarakat di meja pelayanan: bagaimana petugas menyambut warga yang datang, seberapa cepat laporan diproses, seberapa jelas informasi diberikan. Karena itu, pelayanan publik bukan sekadar salah satu fungsi kepolisian di antara banyak fungsi lainnya. Ia adalah cerminan paling jujur dari institusi itu sendiri.
Memasuki usia ke-80 tahun Bhayangkara, tema “Polri Presisi untuk Masyarakat” bukan sekadar slogan seremonial. Ia adalah cerminan perjalanan panjang reformasi kepolisian yang terus ditagih hasilnya oleh masyarakat yang semakin kritis, semakin melek informasi, dan semakin tahu apa yang seharusnya mereka dapatkan dari negara.
Angka yang Bicara Lebih Keras dari Slogan
Sebelum berbicara tentang capaian, ada baiknya kita membaca data dengan jujur.
Selama lima tahun berturut-turut, survei Indikator Politik Indonesia merekam tren yang tidak bisa diabaikan: kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun secara konsisten, dari 80 persen pada 2021, turun ke 77,3 persen pada 2022, kemudian 76,4 persen pada 2023, lalu 75 persen pada 2024, dan mencapai titik terendah di angka 72,2 persen pada Mei 2025.
Tren itu bukan sekadar deretan angka statistik. Ia adalah sinyal peringatan yang tidak boleh dibaca sambil lalu.
Meski begitu, ada kabar yang menggembirakan. Survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri pulih ke angka 76,2 persen, dengan tingkat kepuasan yang melompat signifikan dari 42,5 persen pada September 2025 menjadi 65,1 persen hanya sebulan kemudian. Survei yang sama juga merekam penguatan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan, respons terhadap warga, dan perlindungan yang diberikan, termasuk apresiasi atas sikap Polri yang dinilai tidak membeda-bedakan warga berdasarkan latar belakang agama.
Fluktuasi angka ini menggambarkan satu hal yang fundamental: kepercayaan publik itu rapuh. Ia mudah runtuh oleh satu insiden, namun membutuhkan konsistensi bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Di sinilah relevansi konsep Presisi paling dipertaruhkan.
Pelayanan Publik: Mandat, Bukan Kemurahan Hati
Penting untuk menegaskan sebuah prinsip dasar sejak awal: pelayanan publik bukan bentuk kebaikan hati sebuah institusi. Ia adalah kewajiban negara yang dijamin oleh hukum.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan hak setiap warga negara atas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas inti Polri, bukan tugas sampingan yang dikerjakan jika ada waktu.
Artinya, pelayanan publik adalah mandat konstitusional. Dan mandat itu tidak boleh dikompromikan.
Namun dalam praktiknya, mewujudkan pelayanan yang benar-benar berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia bukanlah perkara mudah. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan kondisi geografis yang sangat beragam, infrastruktur yang tidak merata, dan karakteristik masyarakat yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tantangan struktural ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa reformasi pelayanan kepolisian harus dirancang secara sistemik, bukan hanya tambal sulam.
Presisi: Ketika Paradigma Mulai Bergeser
Selama bertahun-tahun, citra pelayanan Polri dibayangi oleh keluhan yang berulang: birokrasi yang berlapis, waktu tunggu yang tidak pasti, informasi yang tidak transparan, hingga perilaku oknum yang merusak kepercayaan yang sudah sulit dibangun. Di saat bersamaan, masyarakat yang sudah terbiasa mengurus perbankan, memesan transportasi, dan berbelanja hanya dari layar ponsel tak lagi mau bersabar di antrean panjang kantor polisi.
Polri menyadari bahwa mempertahankan pola lama hanya akan memperlebar jarak dengan masyarakat yang terus berubah.
Konsep Presisi lahir dari kebutuhan nyata itu. Prediktif berarti mampu membaca kebutuhan dan potensi masalah sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah keadaan memburuk. Responsibilitas menuntut setiap anggota bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, bukan berlindung di balik prosedur ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Transparansi Berkeadilan mengharuskan pelayanan yang terbuka dan setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, maupun koneksi.
Dengan tiga pilar ini, Polri berupaya mengubah paradigma secara mendasar: dari institusi yang berorientasi pada kekuasaan menjadi institusi yang berorientasi pada pelayanan.
Dari Antrean Panjang ke Satu Genggaman
Wajah paling nyata dari transformasi Presisi adalah digitalisasi layanan, dan angkanya berbicara dengan tegas.
Bedasarkan survei TEMPO, pengguna Super Apps Polri Presisi melonjak 126 persen hanya dalam satu tahun, dari 2,17 juta pengguna pada 2023 menjadi 4,9 juta pengguna pada 2024. Aplikasi ini mengintegrasikan lebih dari sebelas layanan dalam satu platform: SKCK daring, perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, pengaduan masyarakat melalui Dumas Presisi, hingga panggilan darurat 110 yang beroperasi dua puluh empat jam penuh.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ombudsman RI melalui Kepala Keasistenan Penegakan Hukum, Siti Uswatun Hasanah, menyatakan bahwa laporan masyarakat terkait SKCK kini nyaris tidak ditemukan lagi. Hasil mystery shopping yang dilakukan Ombudsman menunjukkan petugas yang ramah, prosedur yang jelas, dan tidak ada pungutan liar.
Ini bukan pencapaian kecil. Selama bertahun-tahun, SKCK adalah salah satu titik gesekan yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Kini ia justru menjadi salah satu contoh layanan yang berhasil berbenah.
Bagi masyarakat perkotaan yang melek digital, perubahan ini sudah terasa signifikan. Waktu dan tenaga yang dulu harus dikorbankan untuk antre berjam-jam kini bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif. Transparansi prosedur dan biaya yang terpampang dalam sistem digital juga mempersempit ruang bagi penyimpangan yang dulu kerap terjadi di celah antara warga dan loket pelayanan.
Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai
Namun capaian itu tidak boleh membuat kita terlena pada perayaan. Masih ada pekerjaan rumah yang besar, dan mengabaikannya hanya akan merusak apa yang sudah susah payah dibangun.
Kesenjangan kualitas layanan antara kota besar dan daerah terpencil masih menjadi kenyataan yang menyedihkan. Warga di pelosok Papua atau pedalaman Kalimantan tidak bisa merasakan kemudahan yang sama dengan warga Jakarta saat mengurus SIM secara daring. Keterbatasan infrastruktur digital dan jumlah personel membuat pemerataan layanan masih jauh dari ideal.
Kasus yang melibatkan oknum kepolisian pun terus menjadi luka yang berulang. Sepanjang 2024, berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat kepolisian mencuat ke permukaan, mulai dari pemerasan, penganiayaan, hingga keterlibatan dalam jaringan narkoba. Satu kasus yang viral bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun susah payah selama bertahun-tahun. Ini bukan soal jumlah, melainkan soal dampak persepsi yang jauh melampaui proporsi kejadiannya.
Di sisi lain, kejahatan digital terus berkembang dengan kecepatan yang melampaui kapasitas penanganannya. Penipuan daring, peretasan, perjudian digital, dan penyebaran informasi palsu kini menjadi medan baru yang membutuhkan kompetensi investigasi dan pelayanan yang terus diperbarui, bukan dengan pendekatan konvensional yang sudah usang.
Semua ini menunjukkan satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam euforia digitalisasi: reformasi tidak bisa berhenti pada teknologi. Ia harus menyentuh lapisan yang jauh lebih dalam, yaitu integritas dan profesionalisme manusia yang menjalankannya.
Teknologi Tanpa Integritas Adalah Cangkang Kosong
Inilah pelajaran paling fundamental dari berbagai upaya reformasi birokrasi di seluruh dunia: teknologi tidak bisa menggantikan integritas.
Aplikasi yang canggih bisa mempercepat antrean. Sistem digital yang terintegrasi bisa meningkatkan transparansi prosedur. Namun pada ujungnya, masyarakat tetap berhadapan dengan manusia. Seorang warga yang baru kehilangan anggota keluarganya tidak butuh antarmuka yang ramah. Ia butuh empati. Korban kejahatan tidak butuh formulir yang efisien. Ia butuh kepastian bahwa negaranya hadir dan berpihak kepadanya.
Pelayanan publik yang ideal bukan hanya pelayanan yang cepat. Ia adalah pelayanan yang manusiawi.
Polri perlu terus menanamkan satu pemahaman ke seluruh jajarannya: seragam yang dikenakan bukan simbol kekuasaan atas masyarakat, melainkan simbol tanggung jawab untuk melayani mereka. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh teknologi secanggih apapun. Ia dibangun, satu demi satu, oleh sikap dan perilaku setiap anggota dalam setiap interaksi dengan warga.
Langkah ke Depan: Memastikan Presisi Tidak Berhenti di Jalan
Agar transformasi Presisi tidak berakhir sebagai program musiman yang ramai di awal lalu senyap di tengah jalan, ada beberapa langkah strategis yang harus dikawal bersama.
Pertama, memperluas infrastruktur layanan digital hingga wilayah terpencil dan perbatasan. Akses yang setara bukan sekadar cita-cita yang tertulis indah dalam dokumen kebijakan. Ia harus diwujudkan dalam anggaran, dalam penempatan personel, dan dalam komitmen nyata yang bisa diukur.
Kedua, memperkuat pendidikan etika pelayanan dan komunikasi publik bagi seluruh personel, bukan hanya pimpinan. Perubahan budaya organisasi hanya bisa terjadi jika nilai-nilai itu dipahami dan dipraktikkan dari level paling bawah, dari petugas di loket pelayanan hingga anggota yang berpatroli di lapangan.
Ketiga, mempertegas sistem pengawasan internal dan eksternal agar tidak ada ruang bagi penyimpangan. Pengawasan yang efektif bukan ancaman bagi anggota yang berintegritas. Ia adalah perlindungan bagi mereka dari oknum yang mencoreng nama baik seluruh institusi.
Keempat, membuka kanal evaluasi masyarakat yang benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, bukan sekadar formalitas survei tahunan yang hasilnya disimpan di laci. Suara masyarakat adalah kompas paling akurat untuk mengukur apakah reformasi berjalan ke arah yang benar.
Kelima, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten dan transparan. Anggota yang melayani dengan baik harus diapresiasi secara nyata. Anggota yang menyimpang harus ditindak tanpa kompromi. Hanya dengan cara itulah budaya profesionalisme bisa tumbuh secara organik, bukan dipaksakan dari atas.
Bhayangkara ke-80: Kepercayaan Adalah Segalanya
Delapan puluh tahun bukan perjalanan yang singkat bagi sebuah institusi negara. Dalam rentang waktu itu, Polri telah melewati pergantian rezim, krisis sosial, tekanan politik, dan revolusi teknologi yang mengubah secara mendasar cara masyarakat berinteraksi dengan negara.
Hari ini, tantangan terbesarnya bukan lagi soal keamanan fisik semata. Tantangan terbesarnya adalah menjaga kepercayaan.
Kepercayaan publik bergerak mengikuti setiap peristiwa: melemah ketika kasus oknum viral, menguat ketika masyarakat merasakan pelayanan yang baik dan adil. Ini bukan pola yang bisa diatasi dengan satu program atau satu kebijakan besar. Ini soal budaya organisasi yang harus dirawat setiap hari, di setiap interaksi, di setiap meja pelayanan, di setiap sudut negeri.
Presisi telah menunjukkan arah yang benar. Lonjakan pengguna Super Apps yang menembus hampir lima juta orang, membaiknya kepuasan layanan SKCK yang bahkan mendapat catatan positif dari Ombudsman, dan pemulihan citra publik yang tercatat dalam survei independen adalah bukti bahwa transformasi ini bukan sekadar retorika. Ia bergerak, meski belum cukup cepat dan belum cukup merata.
Perjalanannya belum selesai, dan tidak akan pernah benar-benar selesai. Kepercayaan bukan tujuan yang dicapai sekali lalu disimpan. Ia harus diperjuangkan setiap hari.
Harapan publik di usia Bhayangkara ke-80 ini sesungguhnya sederhana: hadirnya Polri yang profesional dalam bekerja, transparan dalam melayani, tegas dalam menegakkan hukum, dan humanis dalam mengayomi.
Sebab ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, masyarakat tidak hanya melihat polisi sebagai aparat penegak hukum. Mereka akan melihatnya sebagai sahabat, pelindung, dan representasi nyata negara yang benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Presisi, pada akhirnya, bukan sekadar konsep kelembagaan. Ia adalah janji bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakangnya, berhak mendapatkan yang terbaik dari institusi yang bekerja atas nama mereka.
Penulis : Elang Maulana – Pemimpin Redaksi Narasi.id
