Membaca Sikap DPRD Sumedang dalam Polemik Dugaan Kasus Wabup
OPINI – Kritik terhadap DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyikapi dugaan kasus pelecehan seksual dan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila terhadap sekretaris pribadinya berinisial RY adalah hal yang wajar dalam…
Musda XI Golkar Sumedang dan Jalan Menuju Babak Baru
OPINI — Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang mulai memasuki tahap persiapan. Pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) pada 3 September 2026 menjadi tanda bahwa agenda suksesi kepemimpinan partai mulai…
Krisis Kepercayaan di Balik Sanksi Sosial Pejabat Publik
LEGALITAS adalah syarat minimum kekuasaan. Integritas adalah syarat moralnya. Ketika kepercayaan publik runtuh, jabatan yang secara hukum masih sah bisa kehilangan legitimasi sosialnya. Kekuasaan publik tidak pernah berdiri hanya di atas fondasi hukum.…
Kekuasaan Tidak Diimbangi Integritas Hanya Melahirkan Administrasi Tanpa Legitimasi
PEJABAT publik bukan sekadar pemegang jabatan administratif. Pada dirinya melekat mandat konstitusional, kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab moral untuk memastikan kekuasaan digunakan bagi kepentingan publik. Perilaku seorang pimpinan daerah,…
Pelayanan Kesehatan Sumedang 2026: Melampaui Formalitas Birokrasi Menuju Dampak Nyata
TAHUN 2026 bukan sekadar tahun anggaran baru bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Ini adalah momentum pembuktian bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti di meja birokrasi. Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi, sektor kesehatan…