SUMEDANG, Narasi.id — Tower Base Transceiver Station (BTS) di Dusun Cipareag, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang berdiri tanpa izin PBG. Konstruksi terus berjalan, sementara Persetujuan Bangunan Gedung belum terbit dari dinas terkait. Lebih parah, pekerja di lapangan pun abai menggunakan Alat Pelindung Diri.
Fakta itu bukan kabar burung. Pihak Site Acquisition (Sitac) sendiri yang mengakuinya ketika dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp pada Sabtu (2/5/2026). Jawaban mereka singkat, tapi telak.
“Masih menunggu terbit PBG dari dinas,” tulis pihak Sitac.
Jujur. Tapi justru di situlah masalahnya. Di saat Sitac mengaku masih menunggu, lapangan tidak sedang menunggu apa pun. Alat bekerja. Pekerja beraktivitas. Tiang besi terus meninggi. Siapa yang memberi aba-aba untuk memulai, sementara izin resminya saja belum ada di tangan?
Belum selesai soal legalitas, persoalan lain menyembul di permukaan. Awak media menemukan sejumlah pekerja beraktivitas tanpa APD lengkap. Helm, rompi keselamatan, sepatu pelindung, semua sudah diatur dalam regulasi keselamatan konstruksi yang berlaku nasional. Tapi di Haurngombong, aturan itu tampaknya cukup dibaca, tidak perlu dipatuhi.
Pertanyaannya sederhana: jika kecelakaan kerja terjadi hari ini, siapa yang bertanggung jawab? Kontraktor yang abai? Pengawas lapangan yang entah di mana? Atau dinas yang membiarkan proyek bergerak sebelum izin terbit?
Masyarakat sekitar sudah lama resah. Mereka menuntut Satpol PP Kabupaten Sumedang segera turun tangan, bukan sekadar datang lalu pulang tanpa tindakan. Dinas terkait pun diminta bicara terbuka soal status perizinan ini, bukan diam sambil berharap publik lupa.
Kasus ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir jika pemerintah daerah terus memilih diam. Polanya sudah hafal: proyek dikebut, izin menyusul belakangan, pengawasan nihil, dan warga yang menanggung risiko. Kalau pola ini dibiarkan, maka satu kesimpulan sulit dibantah — aturan di Sumedang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Redaksi terus memantau dan akan mempublikasikan respons resmi dari Dinas PUTR, Satpol PP, serta pihak kontraktor. (Taopik)
