SUMEDANG, Narasi.id — Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Jafar, S.E menegaskan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan, tapi harus diterjemahkan melalui kebijakan yang memperkuat kesejahteraan, membuka akses ekonomi, dan memastikan manfaat program pemerintah diterima secara adil.
“Kemerdekaan harus kita maknai sebagai tanggung jawab bersama untuk menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru tidak menyentuh kelompok yang memang membutuhkan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan bantuan dan intervensi pembangunan sesuai kebutuhan riil warga, sehingga akurasi data menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran.
“Desa harus diperkuat agar mampu memastikan program bantuan tidak salah sasaran. Data masyarakat harus terus diperbarui dan aspirasi warga harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Infrastruktur Jalan dan Peluang Ekonomi Pasca tol Cisumdawu
Salah satu agenda strategis yang disorot Sidik Jafar adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah, mengingat kaitannya yang erat dengan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan UMKM. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar dalam APBD untuk mendorong kemantapan jalan daerah hingga mencapai 95 persen.
“Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Ketika akses jalan semakin baik, distribusi hasil pertanian lebih lancar, mobilitas warga meningkat, dan aktivitas ekonomi di desa maupun kecamatan ikut bergerak,” kata Sidik Jafar. Menurutnya, besaran alokasi anggaran tersebut harus diikuti perencanaan matang, pengawasan kuat, dan pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas agar menghasilkan aset publik bermanfaat jangka panjang.
Selain infrastruktur jalan, Sidik Jafar menyoroti pemanfaatan ruang ekonomi pasca hadirnya Tol Cisumdawu dan Bendung Jatigede. Kedua infrastruktur strategis itu dinilai telah mengubah lanskap konektivitas dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu dikelola melalui perencanaan kawasan yang terintegrasi.
“Tol Cisumdawu dan Bendung Jatigede harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Sumedang. Ruang ekonomi yang muncul harus kita tata dan manfaatkan agar memberikan nilai tambah bagi warga lokal,” ujar Sidik.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa politik pembangunan harus ditempatkan sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar ukuran besarnya anggaran atau jumlah proyek. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, menurutnya, menjadi prasyarat penting untuk mempercepat pembangunan Sumedang menuju arah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
“Kemerdekaan harus terus kita isi dengan kerja nyata. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar masyarakat, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan memastikan hasil pembangunan kembali kepada rakyat,” pungkas Sidik Jafar. (ES/NR01)
