Membangun Fondasi hingga Sistem : Arah Baru Pendidikan Sumedang
KEBIJAKAN pendidikan yang kuat tidak lahir dari pendekatan parsial. Ia menuntut kesinambungan antara ruang belajar, sistem pengelolaan, hingga tujuan pembentukan manusia. Tiga poros kebijakan yang diusung Kadisdik Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan memperlihatkan upaya tersebut secara utuh. Mulai dari hal paling mendasar, ditopang sistem modern, lalu diarahkan pada substansi pendidikan itu sendiri.
Poros pertama menempatkan infrastruktur sebagai pijakan utama. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 45 yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Penekanan pada sanitasi, lingkungan sekolah yang asri, serta pemetaan kondisi sekolah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas ruang belajar.
Ruang yang layak melahirkan rasa aman. Rasa aman membentuk kenyamanan psikologis. Dari situ muncul motivasi belajar yang lebih stabil. Banyak kebijakan pendidikan gagal karena melompati tahap ini. Fokus langsung pada capaian akademik, tetapi mengabaikan kondisi dasar peserta didik. Dalam konteks ini, kebijakan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik. Ia adalah pemulihan martabat pendidikan.
Poros kedua bergerak ke ranah tata kelola melalui digitalisasi dan sistem berbasis data. Transformasi ini relevan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendidikan tidak lagi dikelola secara administratif semata, melainkan berbasis informasi yang terukur.
Dengan data yang akurat, kebutuhan sekolah dapat dipetakan secara objektif. Kebijakan tidak lagi bergantung pada asumsi. Pengawasan menjadi lebih transparan. Efisiensi meningkat karena pengambilan keputusan didukung informasi real time. Ini merupakan pergeseran penting dari birokrasi konvensional menuju manajemen pendidikan yang profesional.
Lebih jauh, digitalisasi membuka ruang integrasi antar satuan pendidikan. Sekolah tidak berjalan sendiri. Ekosistem terbentuk. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi pendidikan juga menjadi lebih cepat. Dalam konteks global yang terus berubah, langkah ini bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak agar daerah tidak tertinggal.
Mengembalikan Makna Pendidikan: Inklusivitas dan Karakter
Jika dua poros sebelumnya berbicara tentang ruang dan sistem, maka poros ketiga menyentuh inti pendidikan manusia. Pendidikan inklusif dan penguatan karakter menjadi penegasan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan sekadar angka, melainkan kualitas pribadi.
Kebijakan ini selaras dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Upaya menjangkau anak putus sekolah serta memperkuat pendidikan kesetaraan menunjukkan keberpihakan pada kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Di saat yang sama, penguatan pendidikan karakter mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Nilai disiplin, kepedulian lingkungan, serta tanggung jawab sosial tidak dapat dibentuk secara instan. Ia membutuhkan pembiasaan yang konsisten dalam lingkungan pendidikan.
Pendekatan ini memberi arah yang jelas. Pendidikan tidak berhenti pada transfer pengetahuan. Ia membentuk kebiasaan, membangun kesadaran, serta menanamkan nilai yang akan dibawa peserta didik ke kehidupan sosialnya. Dampaknya tidak hanya terasa di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika ditarik sebagai satu kesatuan, ketiga poros ini membentuk alur kebijakan yang runtut. Infrastruktur menghadirkan ruang belajar yang manusiawi. Digitalisasi memastikan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Inklusivitas serta karakter menentukan kualitas manusia yang dihasilkan.
Arah ini mencerminkan pendekatan yang berimbang. Pendidikan dipandang sebagai ekosistem, bukan sekadar program sektoral. Ada upaya menghadirkan pendidikan yang beradab melalui fasilitas yang layak. Ada dorongan menuju modernitas melalui sistem berbasis data. Ada pula penegasan makna melalui pembentukan karakter dan inklusivitas.
Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan seperti ini layak dibaca sebagai investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak selalu instan. Namun dampaknya akan menentukan wajah generasi mendatang. (ES/NR01)
