Investigasi Wakil Bupati Sumedang : Jangan Cuma Cari Salah, Cari Kebenaran

POLEMIK dugaan kasus yang menyeret Wakil Bupati Sumedang kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membentuk tim investigasi. Langkah ini patut diapresiasi. Setidaknya, urusan yang tadinya cuma bolak-balik dari grup WhatsApp ke linimasa media sosial, sekarang punya ruang resmi untuk diuji dengan fakta.

Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi sejak awal. Membentuk tim investigasi itu gampang. Membuatnya benar-benar objektif, itu soal lain. Objektivitas tidak lahir dari SK pembentukan tim. Bukan pula dari banyaknya anggota, atau besar kecilnya nama yang memberi mandat. Objektivitas terlihat dari cara kerja: bagaimana bukti diverifikasi, siapa saja yang dimintai keterangan, dan apakah semua pihak ditimbang dengan neraca yang sama, bukan neraca yang miring tergantung siapa yang bicara duluan.

Jabatan Bukan Bukti, Tapi Juga Bukan Tameng

Wakil bupati tentu bukan orang biasa. Ada jabatan, ada akses, ada jaringan yang lebih luas dari warga pada umumnya. Tapi jabatan bukan bukti kesalahan. Sebaliknya, jabatan juga bukan tiket VIP untuk lolos dari pemeriksaan yang ketat.

Sesederhana itu sebenarnya. Pejabat berhak dilindungi dari tuduhan yang belum terbukti. Tapi di saat bersamaan, ia juga punya kewajiban moral untuk terbuka ketika muncul persoalan serius yang menyangkut dirinya. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin penting proses pemeriksaannya bisa dipercaya publik. Bukan karena pejabat harus dicurigai duluan, melainkan karena kepercayaan terhadap pemerintah ikut jadi taruhan.

Soal kekhawatiran barang bukti yang mungkin tidak lengkap, ini juga perlu ditempatkan proporsional. Sebelum ada kejelasan, kita tidak boleh buru-buru bilang bukti sengaja dihilangkan, apalagi menuding siapa pelakunya. Tapi kekhawatiran publik juga bukan angin lalu.

Justru di titik inilah tugas tim investigasi dimulai. Kalau rekaman tidak tersedia, cek dulu. Apakah terhapus otomatis karena sistem? Rusak teknis? Atau ada sebab lain yang masuk akal? Kalau ada komunikasi yang dianggap relevan, telusuri apakah itu benar ada dan bisa diverifikasi. Kalau ada saksi, silangkan keterangannya dengan saksi lain dan fakta yang tersedia. Kalau ada dugaan kekerasan fisik, aspek medis jangan sampai jadi catatan pinggir.

Intinya, pertanyaan investigasi tidak boleh berhenti di “ada bukti atau tidak”. Harus dikejar lebih jauh. Bukti apa yang ada? Bagaimana keasliannya? Dan kalau ada yang hilang, apa penjelasan yang masuk akal untuk ketidakhadirannya? Ini bukan soal mencari siapa yang salah. Ini soal memastikan tidak ada kepingan informasi yang sengaja disingkirkan hanya karena tidak cocok dengan cerita salah satu pihak.

Karena itu, masyarakat perlu memberi ruang bagi tim untuk bekerja. Jangan setiap informasi yang belum keluar langsung dicap disembunyikan. Jangan pula setiap bantahan langsung dianggap upaya mengaburkan fakta. Diam bisa berarti sedang memeriksa. Bantahan bisa berarti sedang menggunakan hak menjelaskan. Semua kemungkinan itu harus diuji dulu, sebelum kita ubah jadi vonis di kepala masing-masing.

Ukuran Keberhasilan Bukan Bikin Semua Orang Senang

Di sisi lain, publik juga tidak diminta percaya begitu saja hanya karena tim sudah terbentuk. Kepercayaan itu dibangun lewat proses, bukan lewat pengumuman. Kalau prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya akan lebih mudah diterima. Bahkan oleh orang yang sejak awal tidak suka hasil itu.

Itulah ukuran objektivitas yang sesungguhnya. Bukan apakah semua orang pulang dengan senyum yang sama, sebab dalam perkara seperti ini nyaris mustahil semua pihak puas bersamaan. Kalau dugaan tidak terbukti, pasti ada yang kecewa. Kalau ternyata ada pelanggaran, pasti ada yang keberatan. Jadi ukuran suksesnya bukan membuat semua orang senang, melainkan membuat publik bisa berkata: “Saya mungkin tidak suka hasilnya, tapi saya percaya prosesnya.” Kalimat sesederhana itu jauh lebih berharga daripada seribu pernyataan pembelaan di media.

Dan ketika hasil investigasi diumumkan nanti, publik tidak cukup hanya dikasih jawaban “terbukti” atau “tidak terbukti” tanpa penjelasan. Bukan berarti semua bukti sensitif harus dibuka telanjang ke publik, sebab ada privasi yang tetap harus dilindungi. Tapi publik setidaknya perlu tahu bahwa pemeriksaan dilakukan serius, bukti diverifikasi, dan berbagai kemungkinan sudah dipertimbangkan. Sebab kalau hasil akhirnya cuma satu kalimat tanpa alasan yang memadai, ruang spekulasi akan tetap terbuka lebar. Rumor itu makhluk hemat energi. Ia tidak butuh banyak bahan bakar, cukup sedikit ketidakjelasan, sisanya biar imajinasi publik yang bekerja lembur.

DPRD Jangan Jadi Penonton yang Cuma Beli Tiket

DPRD Sumedang juga punya posisi penting di sini. Sikap menghormati proses investigasi Pemprov Jabar tentu bisa dipahami. DPRD memang sebaiknya tidak buru-buru mengambil kesimpulan sendiri sebelum pemeriksaan rampung. Tapi menghormati proses bukan berarti melepas fungsi pengawasan.

Menunggu hasil investigasi bukan alasan untuk diam total. DPRD tetap bisa memastikan proses berjalan proporsional, semua pihak dapat kesempatan memberi keterangan, dan persoalan yang menyangkut kepentingan publik tidak mati suri hanya karena sedang berada di meja tim investigasi. DPRD tidak perlu jadi hakim. Tapi jangan juga jadi penonton yang cuma beli tiket, lalu duduk manis sampai pertandingan usai. Fungsi pengawasan tetap harus jalan, tanpa perlu ikut campur menentukan hasil pemeriksaan.

Begitu juga media dan masyarakat. Kita punya hak bertanya, tapi juga kewajiban berhati-hati. Jangan sampai kritik berubah jadi fitnah. Jangan sampai kehati-hatian berubah jadi pembungkaman. Jangan sampai keberpihakan pada korban membuat kita lupa bahwa tuduhan tetap harus dibuktikan. Keadilan itu butuh dua kaki. Satu untuk melindungi yang mungkin jadi korban, satu lagi untuk memastikan yang dituduh tidak dihukum sebelum terbukti. Kalau salah satu kakinya hilang, kita semua jalan pincang.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan pertandingan sepak bola antara kubu yang membela dan kubu yang percaya dugaan. Tidak perlu menentukan pemenang sebelum peluitnya sendiri belum ditiup. Kalau dugaan tidak terbukti, katakan begitu dengan alasan yang jelas. Kalau ada pelanggaran, sampaikan juga dengan dasar yang jelas. Kejujuran semacam ini jauh lebih sehat daripada memaksakan kesimpulan agar terlihat rapi di atas kertas.

Tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat sebenarnya sedang menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar dari sekadar mengurai satu polemik. Mereka sedang diuji, apakah proses pemerintahan bisa berdiri tegak di tengah tekanan opini, jabatan, dan kepentingan yang berseliweran. Publik tidak minta tim itu berpihak ke siapa pun. Publik cuma minta satu hal sederhana: carilah kebenaran dengan cara yang benar.

Sebab yang harus diselamatkan bukan cuma nama baik satu orang. Yang harus diselamatkan juga kepercayaan masyarakat, bahwa ketika pemerintah bilang sedang mencari kebenaran, memang itulah yang sungguh-sungguh sedang mereka kerjakan. Jangan sampai investigasi sibuk mencari siapa yang salah, tapi lupa memastikan yang dicari benar-benar kebenaran. Karena kalau kebenaran saja sampai ikut punya “backing”, kita semua sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sekadar satu kasus. (ES/NR01)