SUMEDANG, Narasi.id – DPRD Kabupaten Sumedang mengimbau Bupati Sumedang untuk segera memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat terkait polemik yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Imbauan tersebut mengemuka setelah DPRD Sumedang menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Forum Ormas Peduli Masyarakat Sumedang di Ruang Paripurna DPRD Sumedang.
Ketua DPRD Sumedang, Sidik Jafar, S.E, mengatakan lembaganya menerima berbagai aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat terkait polemik yang saat ini menjadi sorotan publik. “Kami menerima berbagai masukan yang sangat bagus. Kami segera menindaklanjuti seluruh pertanyaan sesuai dengan kewenangan DPRD,” ujar Sidik.
RDP yang dihadiri sekitar 100 perwakilan masyarakat itu membahas berbagai persoalan, termasuk polemik dugaan penganiayaan ASN yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang. Sidik menegaskan DPRD Sumedang tetap menghormati mekanisme investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat.
“Kami menunggu hasil resmi dari tim investigasi Gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur menginstruksikan agar tidak ada pihak yang berasumsi sebelum investigasi selesai. Oleh karena itu, kami menghargai proses tersebut dan siap melaksanakan tindak lanjut sesuai kewenangan kami,” katanya.
Masyarakat Menanti Sikap Langsung Kepala Daerah
Penghormatan terhadap proses investigasi, menurut Sidik, tidak menghilangkan kebutuhan masyarakat akan penjelasan langsung dari kepala daerah. DPRD Sumedang karena itu mengimbau Bupati membuka ruang komunikasi dan menyampaikan sikap resmi kepada publik, tanpa perlu menyentuh substansi dugaan yang masih diinvestigasi.
Bupati dinilai memegang posisi kunci sebagai nakhoda pemerintahan daerah, sebuah peran yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh penjelasan birokrasi. Penjelasan lewat jalur pejabat memang punya fungsinya sendiri, tetapi pernyataan langsung dari kepala daerah membawa bobot kepemimpinan yang berbeda, terutama saat sebuah persoalan sudah menjadi perhatian luas.
Pemkab Sudah Bersuara, DPRD Tetap Ingin Bupati Tampil
Pemerintah Kabupaten Sumedang sebenarnya telah memberikan klarifikasi melalui jajaran pejabatnya. Penjelasan awal disampaikan lewat Kepala Bagian Protokol Pemkab Sumedang, disusul penjelasan Sekretaris Daerah Tuti Ruswati dalam RDP bersama DPRD dan masyarakat, termasuk soal isu mutasi yang ramai dipertanyakan.
Meski begitu, DPRD menilai penjelasan dari jajaran birokrasi belum cukup mengisi kekosongan yang dirasakan publik. Posisi Bupati sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat kehadirannya di ruang komunikasi publik dianggap penting, sekalipun proses investigasi masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung.
DPRD Kawal Aspirasi, Ingatkan Publik Tak Menghakimi
Usai RDP, DPRD Sumedang menggelar Rapat Pimpinan untuk merumuskan langkah lanjutan atas aspirasi masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. Sidik meminta proses investigasi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel agar duduk perkara terungkap secara utuh.
DPRD memastikan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sembari mengimbau masyarakat menahan diri dari kesimpulan dini. Sikap itu penting agar polemik yang telah keluar dari ruang internal pemerintahan ini tidak berubah menjadi penghakiman publik sebelum seluruh fakta benar-benar berada di atas meja.
Perhatian kini tertuju pada langkah Bupati Sumedang, apakah orang nomor satu di kabupaten tersebut akan segera membuka suara untuk merespons polemik yang terus bergulir di lingkungan pemerintahannya. (ES/NR01)
