Sonia Sugian: Kemerdekaan Bukan Warisan, tapi Amanah yang Harus Diisi dengan Kerja Nyata
SUMEDANG, Narasi.id — Anggota DPRD Kabupaten Sumedang sekaligus Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sumedang, Sonia Sugian, S.H., M.H., M.Tr.IP, menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar status yang diwariskan dari generasi ke generasi, melainkan amanah yang harus terus diisi dengan prestasi, produktivitas, dan kerja nyata. Pandangan itu disampaikannya menyikapi momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Yang paling utama dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini adalah bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Caranya bukan hanya dengan mengenang, tetapi melanjutkan perjuangan mereka melalui kerja nyata yang produktif sesuai dengan status, tugas, kapasitas dan kemampuan kita masing-masing,” ujar Sonia, yang saat ini juga tengah menempuh pendidikan doktoral.
Sonia menilai bentuk perjuangan generasi sekarang sudah berbeda dari era fisik para pahlawan terdahulu. Aparatur negara dituntut mengabdi secara profesional, politisi wajib memperjuangkan kepentingan rakyat, akademisi didorong mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan masyarakat berperan menjaga produktivitas dan persatuan sosial.
“Setiap orang memiliki medan perjuangannya masing-masing. Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Jangan sampai kita hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu, tetapi lupa bahwa generasi hari ini juga memiliki kewajiban menyiapkan masa depan bagi generasi berikutnya,” katanya.
Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek Pembangunan
Sebagai Ketua KPPG Sumedang, Sonia menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, ekonomi, pendidikan, dan politik. Pembangunan nasional, katanya, tidak akan optimal jika perempuan hanya diposisikan sebagai penerima manfaat.
“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Ini penting karena perempuan memiliki pengalaman, perspektif dan kebutuhan yang terkadang berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterwakilan perempuan di ruang politik harus berdampak nyata pada kebijakan publik. Akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik disebutnya sebagai satu paket agenda pembangunan berkeadilan yang tidak bisa dipisahkan.
“Politik harus mampu menghadirkan kebijakan yang menjawab persoalan riil. Ketika perempuan terlibat dalam proses politik, salah satu harapannya adalah semakin banyak perspektif masyarakat yang masuk ke dalam proses perumusan kebijakan,” tutur Sonia.
Amanah Itu Diuji lewat Fungsi DPRD dan Kedewasaan Politik
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Sonia menegaskan tiga fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, harus dijalankan secara substantif sebagai bentuk nyata dari amanah kemerdekaan. Fungsi legislasi tidak cukup sekadar menghasilkan regulasi, melainkan wajib berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Fungsi anggaran harus memastikan kebijakan fiskal daerah menjawab kebutuhan publik. Fungsi pengawasan menjadi kunci agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“DPRD tidak hanya berbicara mengenai regulasi atau anggaran, tetapi bagaimana seluruh proses tersebut bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu, fungsi pengawasan harus dilakukan dengan serius agar kebijakan yang sudah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Sonia juga mengaitkan amanah kemerdekaan dengan kematangan demokrasi. Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan mengutamakan kolaborasi dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral usai proses politik selesai.
“Demokrasi memberikan ruang kepada kita untuk berbeda pilihan dan pandangan. Tetapi setelah proses politik selesai, yang harus dikedepankan adalah kepentingan masyarakat dan pembangunan. Di situlah kedewasaan politik diuji,” ujarnya.
Sonia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa amanah kemerdekaan harus dipersiapkan sejak sekarang, bukan sekadar dinikmati sebagai warisan.
“Kalau para pahlawan dahulu berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan karya. Ukurannya sederhana: apakah kehadiran kita memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat,” pungkas Sonia. (ES/NR01)
