BANDUNG, Narasi.id — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai harus menjadi lebih dari sekadar ritual tahunan. Di balik pengibaran bendera, upacara, dan berbagai perayaan kemerdekaan, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama: sejauh mana kemerdekaan telah benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Dr. Ir. Edi Askari, M.M., mengatakan usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum evaluasi perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kemerdekaan yang diraih Indonesia, menurutnya, bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan hasil pengorbanan dan darah para pendahulu bangsa.
“Kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan dan pengorbanan. Maka jangan sampai kita hanya mewarisi kemerdekaannya, tetapi lupa mewarisi tanggung jawab untuk memperjuangkannya,” ujar Edi Askari.
Kesejahteraan Rakyat Jadi Tolok Ukur Utama
Edi menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, atau capaian statistik semata. Kemerdekaan, katanya, harus dapat dirasakan masyarakat melalui akses pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik yang baik, peningkatan daya beli, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka. Hal ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial.
“Kalau masih ada rakyat yang kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, atau kesempatan meningkatkan taraf hidup, berarti pekerjaan rumah kita sebagai bangsa belum selesai. Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Edi menempatkan lembaga legislatif sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi. DPRD, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi, tetapi harus memastikan aspirasi tersebut masuk dalam proses kebijakan, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi representasi sebagai wakil rakyat pun harus dijalankan secara substantif.
“Menjadi wakil rakyat bukan sekadar membawa nama rakyat di ruang sidang. Tanggung jawabnya adalah mendengar, memperjuangkan, mengawal, dan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan kesejahteraan, Edi menyoroti tantangan persatuan bangsa yang semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital. Indonesia, menurutnya, memiliki modal sosial besar berupa keberagaman suku, budaya, agama, dan tradisi, namun keberagaman itu harus dirawat dengan kedewasaan politik dan kebangsaan, terutama karena perbedaan pilihan politik di era digital kerap berkembang menjadi polarisasi berlebihan.
“Berbeda pilihan politik itu biasa dalam demokrasi. Yang tidak boleh adalah karena berbeda pilihan, kita kehilangan persaudaraan. Jangan biarkan politik lima tahunan merusak persatuan yang dibangun bangsa ini selama puluhan tahun,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda yang dinilai menjadi aktor utama penentu masa depan Indonesia. Tantangan generasi muda saat ini, menurut Edi, tidak lagi berbentuk perjuangan fisik melawan penjajahan, melainkan kompetisi pengetahuan, teknologi, ekonomi, kreativitas, dan kualitas sumber daya manusia.
“Dulu para pahlawan berjuang dengan senjata untuk merebut kemerdekaan. Hari ini generasi muda harus berjuang dengan ilmu pengetahuan, kompetensi, kreativitas, dan integritas untuk mempertahankan serta mengembangkan kemerdekaan itu,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia dan mengingatkan bahwa kebebasan di ruang digital harus disertai tanggung jawab moral. Kemudahan memproduksi dan menyebarkan informasi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, disinformasi, maupun konten yang dapat memecah belah masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Edi menegaskan momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa politik pada hakikatnya adalah instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Demokrasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada kontestasi elektoral, tetapi harus menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Politik jangan hanya sibuk menghitung suara. Politik harus menghitung berapa banyak persoalan rakyat yang bisa diselesaikan. Jangan hanya bertanya siapa yang menang dalam pemilu, tetapi tanyakan juga siapa yang paling merasakan manfaat dari demokrasi,” tegasnya.
Fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di DPRD, menurutnya, harus diarahkan untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Edi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa usia 81 tahun kemerdekaan bukan sekadar angka, melainkan penanda perjalanan panjang sebuah bangsa yang telah melewati berbagai fase sejarah, krisis, dan transformasi sosial. Tantangan ke depan adalah membawa Indonesia naik kelas menjadi negara yang lebih kuat secara ekonomi, unggul dalam sumber daya manusia, matang dalam berdemokrasi, dan kokoh dalam persatuan.
“81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk naik kelas. Kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi juga tidak boleh kehilangan optimisme terhadap masa depan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang berintegritas, dan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperbarui komitmen kebangsaan. Baginya, menghormati para pahlawan bukan hanya dengan mengingat nama dan jasa mereka, tetapi dengan melanjutkan perjuangan melalui pengabdian di bidang masing-masing.
“Cara terbaik menghormati para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan perayaan. Cara terbaik adalah memastikan Indonesia yang mereka perjuangkan terus bergerak menuju masyarakat yang adil, sejahtera, bersatu, dan bermartabat,” pungkas Edi Askari. (ES/NR01))
