Krisis Kepercayaan di Balik Sanksi Sosial Pejabat Publik
LEGALITAS adalah syarat minimum kekuasaan. Integritas adalah syarat moralnya. Ketika kepercayaan publik runtuh, jabatan yang secara hukum masih sah bisa kehilangan legitimasi sosialnya. Kekuasaan publik tidak pernah berdiri hanya di atas fondasi hukum.…
DPRD Sumedang Sahkan Raperda APBD dan Pilkades, Implementasi Jadi Ujian Sebenarnya
RAPAT Paripurna DPRD Sumedang pada Selasa, 28 Juli 2026 mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang patut diapresiasi sebagai bagian dari proses konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD…
PBJ Setda Sumedang Siapkan Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
SUMEDANG, Narasi.id – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang mulai mempersiapkan langkah strategis dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari penguatan program kerja di bidang…
Sekda Sumedang dan Ritme Kerja yang Tak Kenal Lelah
BIROKRASI yang baik tidak lahir dari pidato panjang, melainkan dari disiplin yang konsisten. Di Kabupaten Sumedang, ritme itu semakin terasa di bawah komando Sekretaris Daerah Dr. Hj.Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si. Di tengah padatnya agenda pemerintahan, ia…
Bagian Umum Setda Sumedang Perkuat Pelayanan Administrasi dan Dukungan Pemerintahan yang Profesional
SUMEDANG, Narasi.id – Di balik lancarnya berbagai kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sumedang, terdapat peran penting Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) yang menjadi salah satu unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan…