EDITORIAL — Ketika dugaan pelecehan seksual, kekerasan dan persoalan lain yang menyeret pejabat publik telah menjadi konsumsi masyarakat, diam bukan lagi sekadar pilihan komunikasi. Diam dapat dibaca sebagai ketidakhadiran negara dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Pemerintahan daerah sedang menghadapi ujian yang tidak sederhana. Persoalan ini bukan semata karena nama Wakil Bupati Sumedang MFA terseret dalam dugaan kasus yang kemudian viral di ruang digital dan diberitakan sejumlah media. Persoalan sesungguhnya adalah karena perkara tersebut telah bergerak dari wilayah privat menuju persoalan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Sejumlah informasi yang beredar memuat tudingan mengenai dugaan pelecehan seksual, penganiayaan hingga penyekapan. Perempuan yang disebut sebagai pihak yang mengalami peristiwa tersebut, pada saat yang sama, diberitakan membantah adanya pelecehan maupun penganiayaan. Wakil Bupati juga telah memberikan bantahan dan menyebut tuduhan yang beredar tidak berdasar.
Di tengah dua narasi yang berlawanan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi untuk mencari fakta secara objektif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum hasil pemeriksaan diperoleh.
Pertanyaan mendasarnya kemudian muncul: di mana posisi Bupati sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Sumedang?
Tidak Perlu Menghakimi, Tetapi Tidak Boleh Bungkam
Bupati memang tidak memiliki legitimasi untuk menyatakan seseorang bersalah hanya karena informasi yang beredar di media sosial. Asas praduga tak bersalah harus dihormati, begitu pula hak setiap orang untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh proses pemeriksaan yang adil.
Prinsip tersebut, meski demikian, tidak identik dengan sikap diam. Bupati tidak perlu menjadi hakim, dan Bupati juga tidak perlu menjadi pembela. Yang diperlukan adalah kepemimpinan institusional.
Ketika pejabat nomor dua di daerahnya menjadi pusat kontroversi, Bupati memikul tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik bahwa pemerintah daerah mengetahui persoalan tersebut, menghormati proses pemeriksaan, tidak melakukan intervensi, dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Dalam teori komunikasi krisis pemerintahan, kekosongan informasi resmi hampir selalu menghasilkan produksi informasi alternatif. Ketika pemerintah tidak berbicara, ruang publik akan diisi oleh media sosial, pesan berantai, kelompok kepentingan, akun anonim dan berbagai versi yang belum tentu memiliki basis faktual. Yang harus diredam, dengan demikian, bukan proses hukumnya, melainkan spekulasinya.
Melindungi Institusi Bukan Individu
Ada perbedaan mendasar antara melindungi institusi dengan melindungi seorang pejabat. Institusi pemerintahan harus dilindungi, tetapi perlindungan terhadap institusi tidak boleh diterjemahkan menjadi perlindungan terhadap individu dari pemeriksaan.
Jika dugaan itu tidak benar, pemeriksaan yang objektif justru akan menjadi instrumen terbaik untuk membersihkan nama pihak yang dituduh. Sebaliknya, jika kelak ditemukan pelanggaran, mekanisme pemeriksaan akan memastikan bahwa tindakan korektif dilakukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan tekanan publik. Sikap paling rasional Bupati, atas dasar itu, adalah memastikan due process berjalan tanpa intervensi.
Seluruh pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan harus bekerja profesional, objektif dan akuntabel. Tidak boleh ada tekanan kepada pelapor, tidak boleh ada tekanan kepada terlapor, tidak boleh ada mobilisasi birokrasi untuk membangun pembelaan, dan tidak boleh pula ada penghakiman publik yang menggantikan proses hukum.
Garis Merah yang Tidak Boleh Dilanggar
Dalam situasi seperti ini terdapat sejumlah batas yang semestinya tidak dilampaui. Bupati tidak boleh memerintahkan bawahannya untuk menekan pihak yang melapor atau saksi. Bupati tidak boleh menggunakan struktur birokrasi untuk membangun opini bahwa persoalan tersebut hanyalah isu politik sebelum proses pemeriksaan selesai. Bupati tidak boleh mengintervensi alat bukti, saksi, dokumen, rekaman maupun proses pemeriksaan. Bupati tidak boleh melakukan penghakiman terhadap pihak yang dituduh maupun pihak yang melapor. Bupati tidak boleh pula menggunakan media atau jaringan kekuasaan untuk membungkam pemberitaan yang sah.
Apabila terdapat pihak yang rentan atau anak dalam perkara tersebut, identitas dan kepentingan terbaiknya harus menjadi perhatian utama. Detail yang dapat membuka identitas atau mempermalukan korban tidak semestinya dipertontonkan kepada publik. Yang paling penting, persoalan hukum tidak boleh diubah menjadi persoalan loyalitas politik. Seorang bawahan tidak semestinya dipaksa memilih antara loyal kepada pejabat dan loyal kepada kebenaran.
Satu Kanal Resmi Sudah Cukup
Dalam situasi informasi yang bergerak cepat, pemerintah membutuhkan komunikasi satu pintu. Konferensi pers setiap hari tidak diperlukan, pernyataan panjang pun tidak diperlukan. Yang dibutuhkan cukup satu sikap institusional yang jelas: pemerintah mengetahui persoalan tersebut, menghormati proses pemeriksaan, menjamin tidak ada intervensi, melindungi hak semua pihak, dan akan menyampaikan informasi resmi berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
Kalimat seperti itu jauh lebih bermartabat daripada membiarkan publik menebak-nebak. Masyarakat, pada dasarnya, tidak selalu menuntut pemerintah memberikan jawaban final pada hari pertama. Yang dituntut masyarakat adalah kepastian bahwa pemerintah tidak sedang bersembunyi dari persoalan.
Langkah Gubernur Jawa Barat membentuk tim investigasi menjadi momentum penting karena pemerintah provinsi memilih jalur pemeriksaan untuk mencari fakta, bukan mengikuti opini yang berkembang di ruang digital. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang, perkembangan tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kelembagaan, bukan untuk mengambil alih kewenangan tim investigasi, dan bukan pula untuk mengarahkan hasil pemeriksaan. Yang perlu dipastikan adalah dari sisi pemerintahan daerah, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada intimidasi, tidak ada pembungkaman, dan tidak ada tindakan administratif yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pihak tertentu. Dalam perkara yang menyangkut relasi kuasa, bahkan sebuah keputusan administratif yang secara formal terlihat biasa dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila dilakukan terhadap seseorang yang sedang berada dalam pusaran perkara. Setiap keputusan, karena itu, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etik dan hukum.
Krisis Sesungguhnya Adalah Krisis Kepercayaan
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang siapa benar dan siapa salah. Kebenaran materiil harus ditemukan melalui mekanisme yang berwenang. Namun dari perspektif pemerintahan, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kepercayaan publik. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah mampu menghadapi persoalan yang menyentuh lingkaran kekuasaannya sendiri dengan standar yang sama ketika menghadapi persoalan yang melibatkan masyarakat biasa. Di sinilah integritas kepemimpinan diuji.
Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang mampu membuat kasus menghilang dari pemberitaan. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu memastikan sebuah perkara diperiksa secara objektif tanpa membiarkan kekuasaan mengintervensi prosesnya. Bupati tidak perlu menjadi orang pertama yang menentukan siapa yang bersalah, tetapi Bupati harus menjadi orang pertama yang memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas hukum.
Jika benar ingin menjaga Sumedang tetap kondusif, cara terbaik bukan dengan membungkam suara publik. Biarkan fakta berbicara, biarkan pemeriksaan bekerja, biarkan hukum menentukan. Ketenangan yang dibangun melalui transparansi akan melahirkan kepercayaan. Ketenangan yang dibangun melalui pembungkaman, sebaliknya, hanya akan menjadi keheningan sebelum badai berikutnya. (ES/NR01)
