DALAM politik, usia perjalanan kerap dijadikan ukuran kematangan seorang politisi. Panjangnya karier politik, tidak otomatis bermakna apabila tidak disertai konsistensi, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan mengubah aspirasi masyarakat menjadi agenda kebijakan yang terukur.
Dalam konteks ini nama Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.Si layak ditempatkan sebagai salah satu figur perempuan penting dalam perjalanan politik PDI Perjuangan di Jawa Barat. Rekam jejaknya memperlihatkan proses politik yang tidak dibangun secara instan. Ia ditempa melalui pengalaman panjang di parlemen, kerja kelembagaan yang konsisten, dan kedekatan yang terus dirawat dengan konstituen.
Ineu bukan sekadar anggota DPRD Jawa Barat. Ia pernah dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua DPRD Jawa Barat dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, dua jabatan yang menuntut kapasitas manajerial sekaligus kepekaan politik tingkat tinggi. Pada periode 2024–2029, kepercayaan publik kembali mengantarkannya ke parlemen dari Dapil Jawa Barat XI yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang.
Lebih jauh, Ineu kini dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat. Posisi tersebut memiliki bobot politik yang signifikan. Ketua fraksi tidak semata menjalankan fungsi representasi partai, tetapi menjadi simpul yang menghubungkan garis kebijakan partai, kepentingan masyarakat, dan proses pengambilan keputusan di tingkat parlemen provinsi.
Politik yang Berangkat dari Aspirasi, Diuji oleh Kinerja
Kekuatan seorang legislator, secara akademis, tidak diukur dari seberapa sering tampil di ruang publik. Ia melainkan dituntut mampu menerjemahkan persoalan masyarakat menjadi agenda politik yang dapat dieksekusi.
Titik inilah yang menjelaskan mengapa aktivitas reses dan penyerapan aspirasi masyarakat menempati posisi sentral dalam pola kerja Ineu. Daerah pemilihan diperlakukan sebagai ruang dialog untuk mendengar persoalan warga, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pelayanan publik, hingga isu sosial yang lebih luas. Pendekatan semacam ini menegaskan, representasi politik bukan sekadar relasi elektoral antara pemilih dan wakil rakyat, melainkan proses berkelanjutan yang dijaga melalui komunikasi, pengawasan, dan perjuangan kebijakan secara terus-menerus.
Politik Ineu, dengan demikian, dapat dibaca sebagai politik kerja: mendengar, mengolah aspirasi, kemudian memperjuangkannya melalui instrumen legislatif secara sistematis.
Legitimasi politik yang sehat juga membutuhkan sumber kedua di luar suara pemilih, yakni kinerja aktual. BK Award 2025, sebagai apresiasi atas kinerja terbaik anggota DPRD Jawa Barat, menjadi catatan penting dalam perjalanan Ineu. Penghargaan tersebut merupakan indikasi adanya pengakuan kelembagaan terhadap dedikasi dan kualitas kerja yang dijalankannya, meskipun ukuran sesungguhnya tetap berada pada sejauh mana fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Penghargaan itu paling tepat dibaca sebagai indikator bahwa pengalaman panjang Ineu di parlemen telah membentuk kapasitas politik dan kelembagaan yang kian matang.
Srikandi dalam Politik Jawa Barat: Representasi Perempuan sebagai Modal Kebijakan
Dimensi lain yang memberi karakter kuat pada perjalanan Ineu adalah konsistensinya terhadap keterwakilan dan pemberdayaan perempuan dalam politik.
Bagi Ineu, keterlibatan perempuan dalam politik tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan angka representasi semata. Perempuan perlu hadir sebagai aktor yang memiliki kapasitas nyata untuk menentukan arah kebijakan. Gagasan ini relevan secara akademis karena parlemen modern membutuhkan keberagaman perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Ketika perempuan memperoleh ruang yang proporsional, isu-isu seperti perlindungan perempuan, ketahanan keluarga, pendidikan, kesehatan sosial, dan kelompok rentan berpeluang mendapatkan perspektif kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Konsistensi tersebut memperoleh pengakuan formal melalui penghargaan Perempuan Pelopor bidang politik pada 2025, yang memperkuat posisi Ineu sebagai figur perempuan yang tidak hanya hadir dalam arena politik, tetapi juga aktif mendorong penguatan peran perempuan secara struktural.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat, tantangan yang dihadapi Ineu tentu semakin kompleks. Ia tidak hanya membawa aspirasi konstituen, tetapi dihadapkan pada dinamika politik Jawa Barat yang multidimensi. Isu pendidikan, SPMB, ketenagakerjaan, investasi, pelayanan publik, lingkungan hidup, perlindungan perempuan, dan pembangunan ekonomi menuntut keberanian politik sekaligus kemampuan membaca persoalan secara objektif dan berbasis data. Politik tidak cukup ditopang oleh retorika; ia membutuhkan argumentasi, konsistensi, dan keberpihakan yang terukur, modal yang telah dibangun Ineu Purwadewi Sundari dari pengalaman panjangnya di parlemen.
Julukan “Srikandi Banteng Jawa Barat” bukan semata simbol politik, melainkan representasi seorang perempuan yang bertahan dalam dinamika politik sekaligus tetap membawa identitas ideologis sebagai kader PDI Perjuangan. Dari Sumedang, Majalengka, hingga Subang, perjalanan Ineu memperlihatkan bahwa kekuatan politik tidak selalu lahir dari suara yang keras, tetapi dapat tumbuh dari konsistensi, kerja kelembagaan, dan keberanian memperjuangkan aspirasi rakyat.
Politik yang paling mudah dikenang, pada akhirnya, bukanlah politik yang paling ramai diperbincangkan, melainkan politik yang meninggalkan manfaat nyata. Di tengah dinamika politik Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menegaskan satu pesan penting: perempuan dapat menjadi kekuatan strategis dalam parlemen, pengalaman dapat menjadi modal kepemimpinan, dan politik akan memiliki makna ketika tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Srikandi Banteng Jawa Barat, bukan sekadar tentang jabatan, melainkan tentang konsistensi, representasi, dan kerja nyata. (ES/NR01)
