PERBEDAAN sikap tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyikapi dugaan kasus yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang mulai memperlihatkan satu hal penting: persoalan ini bukan lagi semata soal menunggu hasil investigasi, melainkan sudah menjadi ujian terhadap keberanian politik DPRD.
Kalimat “kita tunggu hasil investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat” memang terdengar elegan, hati-hati, dan konstitusional. Namun dalam politik, setiap sikap punya konsekuensi, termasuk sikap diam. Ketika sebuah lembaga politik memilih menunggu, pertanyaan berikutnya menjadi sangat sederhana: menunggu untuk memastikan fakta, atau menunggu sampai risiko politiknya menjadi lebih kecil?
Pertanyaan itu penting sebab DPRD tidak sedang menghadapi persoalan administratif biasa. Dugaan kasus yang menyeret nama Wakil Bupati menyentuh dua wilayah sekaligus, yakni persoalan hukum serta persoalan etika dan kredibilitas pemerintahan daerah. Kehati-hatian memang diperlukan, hanya saja kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi kelumpuhan politik.
Politik Menunggu dan Seni Menghindari Risiko
Dalam teori politik, aktor rasional cenderung memilih tindakan yang meminimalkan risiko ketika informasi belum lengkap. Logika ini sangat mungkin berlaku di parlemen, sebab siapa pun yang mengambil sikap paling awal harus siap menanggung konsekuensinya. Jika dugaan terbukti, mereka bisa disebut berani. Jika tidak terbukti, mereka bisa dituding telah menghakimi. Karena itu, pilihan paling aman adalah menunggu.
Masalahnya, politik yang terlalu berhati-hati bisa kehilangan fungsi kritis. DPRD bukan lembaga yang tugasnya menunggu berita resmi dari pemerintah. DPRD memiliki instrumen pengawasan sendiri. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan DPRD hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dengan mekanisme yang telah ditentukan. Artinya, DPRD memiliki ruang kelembagaan untuk meminta penjelasan dan melakukan pendalaman terhadap persoalan pemerintahan daerah, tanpa harus menunggu hasil investigasi gubernur sebagai satu-satunya pijakan. DPRD dapat menghormati investigasi tersebut sambil tetap menjalankan pengawasan. Di titik inilah garis antara kehati-hatian dan kepasifan menjadi sangat tipis.
Peta Sikap Tujuh Fraksi
PDIP dan PKS mengambil posisi yang relatif lebih berani dengan mendorong penggunaan hak-hak DPRD. Secara politik, ini bukan pilihan tanpa risiko: mereka membuka pintu konflik politik, ruang interpelasi, kemungkinan angket, sekaligus kemungkinan berhadapan dengan kekuatan politik lain yang memilih menunggu. Di sisi lain, ada keuntungan yang mungkin muncul. PDIP dan PKS bisa membangun citra sebagai kekuatan parlemen yang menjalankan fungsi kontrol ketika pemerintah menghadapi persoalan serius, asalkan langkah tersebut benar-benar berbasis data, prosedur, dan kepentingan publik. Jika tidak, hak DPRD justru bisa berubah menjadi alat tekanan politik. Publik pun tidak boleh memberi cek kosong. PDIP dan PKS harus membuktikan bahwa keberanian mereka adalah keberanian institusional, bukan sekadar keberanian oposisi. Berani mengawasi ketika kader sendiri yang terseret persoalan juga harus menjadi standar yang sama.
Golkar bermain di tengah. Partai ini tidak sepenuhnya menolak sikap menunggu, tetapi juga mendorong agar DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat untuk membicarakan langkah selanjutnya. Posisi semacam ini memberi keuntungan strategis: Golkar tidak perlu tampil paling depan menyerang, tapi juga tidak duduk diam. Pintu tetap terbuka ke dua arah. Jika hasil investigasi menguatkan dugaan, Golkar bisa mengklaim sejak awal telah mendorong pendalaman. Jika hasilnya sebaliknya, Golkar pun tidak mengambil risiko terlalu jauh. Fleksibilitas ini tetap punya batas, dan pada akhirnya masyarakat yang akan menilai apakah sikap tersebut bentuk kedewasaan politik atau sekadar politik dua kaki. Parlemen tidak bisa terus berdiri di tengah ketika persoalan sudah menuntut keputusan.
Gerindra, PPP, dan PKB memilih menunggu hasil investigasi, posisi yang relatif aman karena tidak perlu buru-buru mengambil kesimpulan, membuka pertarungan politik, atau mempertaruhkan hubungan dengan pihak-pihak berkepentingan. Politik risiko rendah semacam ini juga punya kelemahan: mudah terlihat sebagai politik pasif, padahal masyarakat memilih anggota DPRD bukan untuk jadi penonton, melainkan untuk melakukan pengawasan. Jika memilih menunggu, semestinya ada pekerjaan yang tetap dijalankan selama masa tunggu itu, seperti mengumpulkan informasi, meminta penjelasan, mendengar pihak-pihak terkait, mengawasi jalannya investigasi, mengkaji dampaknya terhadap pemerintahan, dan menyiapkan opsi kelembagaan. Jika semua itu dilakukan, menunggu adalah sikap rasional. Jika yang dilakukan hanya menunggu dan menunggu lagi sampai publik lelah bertanya, istilah yang lebih tepat bukan lagi kehati-hatian, melainkan politik pembiaran.
Posisi PAN menjadi yang paling sensitif karena Wakil Bupati Sumedang merupakan kader PAN sekaligus Ketua DPC PAN Kabupaten Sumedang. Hubungan politik tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa PAN akan membela kadernya, dan tidak boleh ada kesimpulan seperti itu tanpa bukti. Secara objektif, situasi ini tetap menempatkan PAN pada posisi yang jauh lebih sulit dibandingkan fraksi lain, sebab publik akan selalu bertanya: jika yang bersangkutan bukan kader PAN, apakah sikap PAN akan tetap sama? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan konferensi pers atau pernyataan politik, melainkan harus terlihat dari tindakan. Jika hasil investigasi menyatakan dugaan tidak terbukti, PAN tentu berkepentingan memulihkan nama baik kadernya. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menemukan persoalan serius, PAN juga dituntut menunjukkan bahwa loyalitas terhadap kader tidak mengalahkan kepentingan publik. Di situlah independensi diuji, dan justru karena PAN berada dalam posisi tersebut, publik berhak memberikan perhatian lebih besar terhadap sikapnya, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan politik kepartaian tidak mengambil alih fungsi pengawasan parlemen.
Ada pula informasi bahwa RY pernah membuat laporan atau pengaduan ke Polda Jawa Barat dan kemudian menariknya kembali. Informasi ini tetap harus diverifikasi, dan pencabutan laporan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan benar atau salahnya dugaan tersebut. Meski begitu, jika keberadaan laporan itu benar-benar dapat dikonfirmasi, fakta bahwa persoalan pernah dibawa ke jalur formal semestinya tidak dianggap angin lalu. Hal ini justru bisa menjadi salah satu pintu bagi DPRD untuk meminta penjelasan, bukan untuk mengintervensi polisi atau menggantikan kewenangan penyidik, melainkan untuk memahami dampaknya terhadap pemerintahan daerah, hubungan kerja, pelayanan publik, serta kredibilitas institusi pemerintah daerah. Ini wilayah DPRD, dan wilayah ini tidak harus menunggu sampai gubernur menyelesaikan investigasinya.
Siapa yang Paling Diuntungkan dari Politik Menunggu?
Jika DPRD terus menunggu, jawabannya bisa lebih dari satu pihak. Pertama, pihak yang sedang menghadapi tekanan politik, karena semakin lama keputusan kelembagaan ditunda, semakin kecil tekanan politik langsung yang harus dihadapi. Kedua, partai-partai yang belum menentukan posisi, karena mereka memperoleh waktu untuk membaca arah angin politik sebelum bersikap. Ketiga, DPRD sendiri, karena dengan menunggu hasil investigasi, DPRD bisa mengurangi risiko dituding mengambil keputusan prematur.
Ada pula pihak yang justru dirugikan, yaitu masyarakat, yang membutuhkan kepastian bahwa institusi pemerintah dan parlemen bekerja ketika muncul persoalan serius. Publik tidak selalu menuntut DPRD menghukum seseorang. Yang dituntut adalah transparansi, kejelasan, akuntabilitas, dan keberanian untuk memastikan persoalan tidak diselesaikan dengan cara menutup mata.
Kedewasaan Politik yang Sesungguhnya
DPRD harus mampu memisahkan antara proses hukum, proses investigasi, dan proses politik kelembagaan, sebab ketiganya berbeda. Investigasi gubernur bertujuan memperoleh fakta dalam kewenangan pemerintah provinsi. Proses hukum berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiganya sebenarnya dapat berjalan paralel tanpa saling mengambil alih. DPRD tidak perlu menunggu dengan tangan terlipat, DPRD bisa bekerja sambil menunggu. Itulah kedewasaan politik yang sesungguhnya.
Kasus ini pada akhirnya tidak hanya akan meninggalkan catatan mengenai Wakil Bupati, tetapi juga mengenai DPRD Sumedang. Publik akan mengingat siapa yang mendorong pengawasan, siapa yang memilih menunggu, siapa yang mengambil posisi tengah, dan siapa yang paling konsisten mempertahankan sikapnya. Politik memang penuh kalkulasi, partai tentu punya kepentingan, fraksi tentu memiliki strategi. Meski begitu, ada satu batas yang seharusnya tidak boleh dilewati: kepentingan publik tidak boleh menjadi korban kalkulasi politik.
DPRD bukan ruang tunggu, dan bukan pula ruang aman bagi mereka yang takut salah langkah. DPRD adalah arena tempat keberanian politik diuji oleh kepentingan rakyat. Pertanyaannya kini bukan lagi “Apakah DPRD harus menunggu hasil investigasi?”, melainkan jauh lebih tajam: “Apa yang dilakukan DPRD selama menunggu?”
Sebab kalau jawabannya hanya menunggu, publik punya alasan untuk bertanya lebih jauh: jangan-jangan yang sedang ditunggu bukan hasil investigasi, melainkan momentum yang paling aman untuk menentukan keberpihakan politik. (Elang Salamina)
